Authentication
463x Tipe DOC Ukuran file 0.09 MB
Warga Pesisir, Haruskah Tersingkir?
Studi dampak Pembangunan di wilayah Pesisir Surabaya
--BC Nusantara--
abstraksi
Dalam tulisan ini akan disajikan bagaimana pembangunan
infrastruktur dan industrialisasi di wilayah pesisir
telah menghilangkan sumber-sumber penghidupan warga.
Perubahan peruntukan kawasan yang didesain dalam tata
ruang kota dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung
bertumbuhnya industrialisasi dan perdagangan paska
infrastruktur dibangun. Ruang hidup warga pesisir semakin
menyempit. Perubahan desain peruntukan kawasan yang lebih
modern, mengancam kaum nelayan kehilangan sumber
penghidupan dari perairan laut. Kaum perempuan semakin
merana dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah ini.
Kemiskinan bagi mereka adalah keniscayaan.
Pengantar
Tulisan ini mencoba menyajikan bagaimana pembangunan di
wilayah pesisir Surabaya telah memarginalisasi hidup
masyarakat pesisir. Menyajikan dampak-dampak yang telah
dirasakan oleh warga yang kesehariannya memanfaatkan
sumber daya pesisir dan laut sebagai basis ekonomi utama.
Kaum perempuan menjadi fokus utama untuk melihat potret
perubahan akibat pembangunan yang dilakukan.
Kajian terhadap dokumen-dokumen resmi institusi
pemerintah dan badan lainnya; dokumen yang dikeluarkan
oleh perusahaan; kumpulan berita media; dokumen internal
report WALHI untuk kasus penambangan pasir laut di
Kenjeran selat Madura; dokumen film WALHI Jawa Timur, dan
temuan selama studi lapangan singkat di 2 kelurahan
Tambakwedi dan Kedungcowek pada kurun September-Oktober
1
1
2008 dengan metode nonrandom sampling , menjadi bahan
utama dalam penulisan.
Paper ini diawali dengan memaparkan gambaran singkat
pesisir Jawa, wilayah studi, relasi warga dengan wilayah
pesisir laut, dan dampak pembangunan yang dilakukan
pemerintah. Fokus analisis adalah pada berkurangnya ruang
hidup warga dan hilangnya sumber-sumber penghidupan warga
yang diakibatkan dari tekanan pembangunan infrastruktur
jembatan Suramadu dan Industri pertambangan pasir laut.
Paper ini diakhiri dengan kesimpulan tentang desain
pembangunan wilayah pesisir Surabaya yang menyingkirkan
kaum nelayan dengan berkurang dan hilangnya ruang hidup
dan sumber produksi mereka.
Pesisir Jawa, potret krisis warga
Sebagai pulau yang strategis dengan berbagai aktivitas
perekonomian yang menjanjikan, pemerintah membangun
berbagai fasilitas yang cukup fantastis di Pulau Jawa,
mulai dari penyediaan kawasan industri, perkantoran,
transportasi, pariwisata hingga pemukiman mewah, yang
sebagian besar didirikan disepanjang pesisir Jawa.
“Praktek-praktek pembangunan yang bias daratan pasca
diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No.
22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah, mendorong
percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan
dalam beberapa tahun terakhir. Bergesernya kepentingan
eksplorasi menjadi eksploitasi sumber daya alam dan
lingkungan, secara besar-besaran, dirasa sudah jauh
meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan. Hal
ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan bio-
1 Merupakan pemilihan sampel secara sengaja dikarenakan peneliti memilih
dengan pertimbangan responden yang dipilih dapat memberikan informasi sesuai
dengan permasalahan penelitian. Lihat:
www.socialresearchmethods.net/kb/sampnon.php
2
fisik saja, namun juga turut memberikan tekanan yang
cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang
terlanjur menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan
2
sumber daya alam dan lingkungan.”
Pantai Utara Jawa merupakan pusat aktivitas berbagai
kegiatan perekonomian di Pulau Jawa. WALHI mencatat
berbagai aktivitas tersebut tidak lepas dari sejumlah
persoalan yang cukup kompleks, mulai dari kerusakan fisik
lingkungan, semakin parahnya kerusakan ekosistem pesisir
dan laut, hingga berbagai masalah sosial yang hadir di
tengah-tengah masyarakat pesisir yang jumlahnya mencapai
3
65% dari seluruh penduduk Pulau Jawa . Infrastruktur Jalan
Raya Pos (de grote postweg) yang dibangun sejak kekuasaan
Daendels telah dipertahankan sedemikian rupa menghasilkan
kerusakan ekologis yang sangat parah disepanjang pantai
utara Jawa.
Propinsi Jawa Timur berada diantara Propinsi Jawa Tengah
dan Propinsi Bali. Bagian utara berbatasan dengan Laut
Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan Lautan Hindia.
Luas wilayah Jawa Timur lebih dari 147 ribu km2 terbagi
4
atas 11 jenis kawasan . Jawa Timur memiliki 60 buah pulau,
yang terbesar adalah Pulau Madura. Dua pertiga daratan
5
Jawa Timur terdiri dari daerah pegunungan.
Pada wilayah Jatim telah ditetapkan 32 blok migas yang
meliputi hampir seluruh pulau Madura mulai dari Sumenep
sampai Bangkalan, Gresik meliputi daratan hingga
perariran di Pulau Bawean, Lamongan, Tuban, Bojonegoro,
Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan
2
Lihat www.walhi.or.id – Potret Kerusakan Lingkungan Pesisir Jawa
3
ibid
4
kawasan hutan 12,26 ribu km2 (26,02%), persawahan seluas 12,28 ribu km2
(26,07%), pertanian tanah kering mencapai 11,44 ribu km2 (24,29%), pemukiman
/ kampung seluas 5,7 ribu km2 (12,12%), perkebunan seluas 1.581 km2 (3,36%),
tanah tandus / rusak seluas 1.293,78 km2 (2,75%), tambak / kolam mencapai
737,71 km2 (1,57%), kebun campuran seluas 605,65 km2 (1,29%) selebihnya
terdiri dari rawa/danau, padang rumput dan lain-lain seluas 1.201,42 km2
(2,55%).
5
WALHI Jawa Timur, Fakta Krisis Wilayah Jawa Timur – Bahan UNFCC Bali 2007
3
Banyuwangi. Sebagaian besar wilayah konsesi migas ini
berada di wilayah lautan.
‘Krisis merupakan rangkaian sebab akibat dari
berbagai peristiwa alam dan kegiatan manusia
dari waktu ke waktu. Kejadian, peristiwa dan
kegiatan yang menimbulkan dampak negatif
terhadap warga dan aset-aset kehidupannya
6
merupakan rangkaian proses terjadinya krisis.’
Ketidakberpihakan pemerintah pada wilayah pesisir bisa
dibuktikan dengan tingkat kerusakan lingkungan dan
kemiskinan di sepanjang permukiman pesisir Jawa.
Setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lebih
dari 90 desa di sepanjang Pantai Utara maupun Selatan
Jawa terkena bencana abrasi. Bahkan, Di Kabupaten Demak,
sebuah desa beserta 300 hektar lahan tambak masyarakat
hilang akibat abrasi pasca kegiatan reklamasi dan
pembangunan break water di pelabuhan Tanjung Mas
Semarang. Demikian halnya kemiskinan, setidaknya
sepertiga (33,86%) dari masyarakat Jawa Timur yang
tinggal di pesisir dalam kondisi miskin. Bahkan, di
Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Sumenep lebih dari 50%
7
dari total jumlah penduduknya dalam kategori miskin.
Suramadu, jembatan untuk siapa?
Proyek infrastruktur berbentuk pembukaan jalan-jalan
baru, akan membabat hutan dan kawasan-kawasan pertanian
maupun permukiman. Proyek air dilakukan melalui
pembuatan waduk dan DAM. Berbagai pelabuhan juga
mengikuti pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Raya Pos
direplikasi dengan membuat Jalan Lintas Selatan(JLS)
yang melintasi jalur pesisir selatan dari Kabupaten
Banyuwangi sampai Pacitan. Jalan ini akan menghubungkan
Banten di Jawa Barat dengan Banyuwangi di Jawa Timur.
6
Java Collapse, Dokumen Catatan Perdana 2007
7
www.walhi.or.id
4
no reviews yet
Please Login to review.