NARASI CAPAI IKU 2018 ASDEP BUMN
                                      INDIKATOR KINERJA : PAKET REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TERKAIT
                                                                      DENGAN BIDANG BUMN
      Narasi Capaian IKU 2018
      ASISTEN DEPUTI BUMN
       INDIKATOR KINERJA:                                     
       REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TERKAIT 
       DENGAN BIDANG BUMN
                                                                                      NARASI CAPAI IKU 2018 ASDEP BUMN
                                                     INDIKATOR KINERJA : PAKET REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TERKAIT
                                                                                                  DENGAN BIDANG BUMN
                                 LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN  IV TAHUN 2018
                                                            Output Fisik        Kinerja     Progress
                  Sasaran          Indikator Kinerja                              (%)       Capaian      Keterangan
                                                         Target   Realisasi                   (%) 
                     (1)                   (2)             (3)        (4)         (5)          (6)            (7)
             Terwujudnya   Paket   Rekomendasi              5          5         100%         100%
             Rekomendasi           Kebijakan     yang
             Kebijakan      yang   Terkait     dengan
             Terkait     dengan    Bidang BUMN
             Bidang BUMN
            Petunjuk pengisian:
            Kolom (1)  :  diisi   sasaran   strategis   atau  sasaran   program  atau  sasaran   kegiatan  yang
                           direncanakan dalam Renstra atau perencanaan kinerja tahunan. 
            Kolom (2) :  diisi dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif
                           dari tercapainya sasaran strategis yang diukur tersebut pada kolom 1. Penulisan
                           indikator kinerja disertai dengan satuannya, misalnya: presentase rekomendasi
                           yang terimplementasi (%), Indeks iklim organisasi (Skala 1-5) dll
            Kolom (3)  :  diisi dengan rencana capaian atau rencana hasil kerja secara kuantitatif (berupa
                           angka), misalnya 10 Paket Rekomendasi.
            Kolom (4) :  diisi dengan realisasi dari hasil kerja secara kuantitatif (berupa angka), misalnya 8
                           Paket Rekomendasi.
            Kolom (5) :  diisi dengan progress capaian yang dilaporkan pada kolom 4, misalnya 1 Paket
                           rekomendasi telah selesai sebesar 50% dari target yang ditetapkan.
            Kolom (6) :  diisi dengan  % capaian realisasi anggaran berdasarkan realisasi Surat Perintah
                           Membayar (SPM)/Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D).
             Kolom (7):  diisi dengan penjelasan singkat atas realisasi capaian kinerja, misalnya; alasan
                           kenapa target tidak tercapai, realisasi yang jauh melampaui target, penjelasan
                           angka-angka yang dijadikan dasar perhitungan, hal-hal lain yang relevan, dan lain-
                           lain, beserta dokumen pendukung pengukuran kinerja.
                                                                          NARASI CAPAI IKU 2018 ASDEP BUMN
                                              INDIKATOR KINERJA : PAKET REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TERKAIT
                                                                                     DENGAN BIDANG BUMN
                              Latar Belakang
        Asisten Deputi 
        BUMN 
        melaksanakan          Maksud dan tujuan BUMN sebagaimana diatur dalam UU 19/2003 tentang
        fungsi penyiapan      BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
        koordinasi dan        nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar
        sinkronisasi 
        perumusan,            keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
        penetapan dan         barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan
        pelaksanaan           hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang
        kebijakan serta 
        pengendalian          belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, dan turut aktif
                              memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
                              lemah, koperasi, dan masyarakat. 
                              Dalam rangka melaksanakan amanah dalam UU 19/2003 tersebut maka
                              sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangka menengah
                              adalah meningkatnya peran BUMN dalam perekonomian/pembangunan
                              melalui peningkatan pelayanan publik BUMN, pemantapan struktur BUMN
                              dan peningkatan kapasitas BUMN. Sejalan dengan hal tersebut maka
                              Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi
                              BUMN  melaksanakan   fungsi   penyiapan   koordinasi   dan   sinkronisasi
                              perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian
                              pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di
                              bidang Badan Usaha Milik Negara.
                              Asisten Deputi BUMN, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
                              Keuangan dengan Kementerian/Lembaga lainnya bekerja sama untuk
                              mendorong BUMN untuk mendukung upaya pembangunan mencapai
                              pertumbuhan   ekonomi   yang   cukup   tinggi,   pemerataan,   dan   stabilitas
                              ekonomi yang cukup mantap melalui strategi:
                               1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya
                                   dalam mendukung penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan,
                                   energi, fasilitas perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang
                                   memadai.  
                               2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN
                                                            NARASI CAPAI IKU 2018 ASDEP BUMN
                                      INDIKATOR KINERJA : PAKET REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TERKAIT
                                                                     DENGAN BIDANG BUMN
                           yang efektif dan efisien dan optimalisasi partisipasi masyarakat, antara
                           lain melalui penjualan saham dan obligasi BUMN.
                        3. Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan
                           mencari bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal bagi kelancaran
                           dan pengembangan usaha BUMN, serta peningkatan sinergi antar
                           perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dan usaha swasta untuk
                           meningkatkan daya saing perusahaan domestik.
                        4. Memberikan tambahan modal bagi beberapa BUMN dalam rangka
                           memenuhi pencapaian target pembangunan yang diprioritaskan.
                       Capaian Indikator Kinerja Utama
        Terwujudnya    PAKET REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG TERKAIT DENGAN BIDANG 
        Paket          BUMN
        Rekomendasi 
        Kebijakan      Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN terdiri dari
        yang Terkait   5 (lima) rekomendasi berupa:
        dengan 
        Bidang BUMN    1. Rekomendasi Kebijakan Pinjaman Komersial Luar Negeri BUMN Industri
                          Sejalan dengan peran sebagai  agent of development, BUMN dalam
                          menjalankan aktivitasnya memerlukan dana yang cukup baik dari sumber
                          internal   maupun eksternal. Kebutuhan akan pembiayaan dari sumber
                          eksternal   merupakan   sebuah   keniscayaan   yang   diperlukan   untuk
                          mendukung operasional perusahaan. Sumber pembiayaan dalam bentuk
                          pinjaman komersial luar negeri merupakan salah satu opsi yang menarik
                          dilihat dari berbagai sisi seperti ketersediaan likuiditas serta term and
                          condition.   Sesuai   dengan   Keppres   39/1991   Tentang   Koordinasi
                          Pengelolaan   Pinjaman   Komersial   Luar   Negeri   (PKLN),   Kemenko
                          Perekonomian merupakan Ketua Tim PKLN. Tugas Tim PKLN diantaranya
                          adalah mengkoordinasikan pengelolaan semua pinjaman komersial luar
                          negeri   yang   diperlukan   oleh   BUMN   dan   BUMS   yang   terkait   proyek
                          Pemerintah. Tim PKLN telah memberikan konfirmasi terhadap rencana
                          PKLN beberapa BUMN Industri seperti PT. Inalum (Persero), PT. Pertamina
                          (Persero), dan PT. Semen Indonesia (Persero). Surat konfirmasi tersebut