ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUSANGAN ENTITAS TANPA 
      AKUNTABILITAS PUBLIK ( SAK ETAP ) PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN 
      PINJAM CREDIT UNION (KSP CU) “ Dharma Prima Kita ’’ 
       
      Patrisia Abuk 
       
       
      Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 
       
       
      Patrisia.abuk97@gmail.com 
       
       
      Abstrak 
       
       
      Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui laporan keuangan koperasi simpan pinjam Credit Union Dharma 
      Prima Kita berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Penelitian ini 
      menggunakan metode kualitatif deskriptif penganalisaan terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui 
      dilapangan dan   menghubungkannya dengan teori yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan, dimana 
      dalam pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil analisis data kualitatif 
      adalah penerapan standar  akuntansi pada koperasi simpan pinjam credit  union Dharma Prima  Kita 
      menunjukan laporan keuangan koperasi simpan pinjam Credit Union Dharma Prima Kita belum sepenuhnya 
      sesuai dengan SAK ETAP, karena: (1) laporan keuangan yang tidak lengkap; (2) penyajian, pengukuran aset 
      tetap yang belum tepat; (3) pengukuran pajak penghasilan koperasi yang belum tepat; (4) faktor internal dan 
      faktor eksternal. Faktor internal seperti manajemen menganggap laporan keuangan yang disusun sudah 
      memenuhi kebutuhan organisasi atau dengan kata lain pengetahuan tentang standar akuntansi yang berlaku 
      masih sangat minim; sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya pengawasan dari pihak yang bersangkutan 
      pada laporan keuangan koperasi. 
       
      Kata Kunci : SAK ETAP, Koperasi, Laporan Keuangan 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
      
      
     Abstrack 
      
     Analysis of the Application of Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability 
     (SAK ETAP) in the Financial Statements of the Credit Union Credit Union (Ksp Cu) "Dharma Prima 
     Kita" 
      
      
     This study aims to determine the financial statements of Credit Union Dharma Prima Kita credit unions based 
     on entity's financial accounting standards without public accountability. This study uses descriptive qualitative 
     methods of analyzing the realities encountered in the field and linking them with existing theories so that a 
     conclusion can be drawn, where in taking data using observation, interviews, documentation techniques. The 
     results of the qualitative data analysis are the application of accounting standards to credit union credit unions 
     Dharma Prima Kita shows that the financial statements of the credit union credit union Dharma Prima Kita have
     not been fully in accordance with SAK ETAP, because: (1) financial statements are incomplete; (2) presentation,
     measurement of fixed assets that are not yet right; (3) measurement of cooperative income tax which is not yet 
     correct; (4) internal factors and external factors. Internal factors such as management consider the financial 
     statements that have been prepared already meet the needs of the organization or in other words knowledge of 
     the applicable accounting standards is still very minimal; while the external factor is the lack of supervision 
     from the parties concerned on the cooperative's financial statements. 
      
     Keywords: SAK ETAP, Cooperatives, Financial Statements 
      
             PEDAHULUAN                                               k     hokum yang  di dirikan oleh orang perseorangan 
                                                                      o    atau badan hokum koperasi, dengan pemisahan 
                                                                      p    kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 
             Bagi perekonomian Indonesia, koperasi  merupakan         e    menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 
             bentuk  gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas        r    kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan 
             asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang        a    budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi 
             perekonomian negara dalam mewujudkan                     s    (Anggun Sabella, 2016). 
             masyarakat yang sejahtera. Kehadiran koperasi            i     
             diharapkan mampu mendorong potensi masyarakat            a    Menurut  Merlyana (2018), koperasi memiliki 
             untuk terus mengembangkan sector produktifnya            d    kekuatan diantaranya: (1) Adanya keterlibatan 
             dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup                   a    anggota dalam koperasi yang dapat ditunjukkan 
             masyarakat.  Selain  itu  juga,  koperasi berperan       l    dalam bentuk partisipasi anggota yang merupakan 
             sebagai salah satu fasilitator dan juga pendamping       a    aktivitas yang mendorong kreativitas anggota; (2) 
             bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha-                h    Adanya keseimbangan pemanfaatan hak dan 
             usahanya, misalnya melalui bantuan modal,                     penekanan  kewajiban  yang  dilakukan seluruh   
             manajemen, pemasaran, dan bantuan lainnya.               b    anggota   karena   koperasi   milik semua anggota 
             Koperasi bersama dengan masyarakat berusaha              a    dan menjadi tanggungjawab bersama; (3) Koperasi 
             untuk mewujudkan peningkatan perekonomian                d    merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki 
             nasional, memperkokoh perekonomian rakyat,  dan          a    kepentingan bersama sehingga akan muncul 
             meningkatkan  kualitas kehidupan masyarakat              n    dukungan dalam  bentuk  partisipasi  dan  lain 
             Indonesia. Berdasarkan No. 17 Tahun 2012,                     sebagainya. Namun disisi lain, koperasi juga
            memiliki kelemahan seperti: (1) meskipun secara       P   ofesional memerlukan adanya sistem 
            konstitusional koperasi cukup mendapat tempat dan     e   pertanggungjawaban  yang  baik  dan informasi  
            kedudukan yang penting dalam perekonomian             n   yang  relevan  serta  dapat diandalkan untuk 
            Indonesia, namun keinginan masyarakat untuk           g   pengambilan keputusan perencanaan dan 
            menjadi anggota koperasi masih rendah; (2)            e   pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut 
            koperasi juga   sering   diidentikkan   dengan        l   adalah pengembangan sistem informasi yang 
            standar hidup yang rendah karena sebagian besar       o   diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui 
            anggota berasal dari kalangan menengah ke bawah;      l   akuntansi, khususnya merumuskan standar 
            (3) Di koperasi seringkali ditemukan kasus-kasus      a   akuntansi keuangan untuk koperasi dalam   
            penyelewengan dan penyimpangan pengelolaan            a   penyusunan laporan keuangannya (Prastiwi, 2018). 
            koperasi yang akhirnya membuat masyarakat             n    
            menjadi antipasti terhadap gerakan koperasi; (4)          Sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan
            Sedikitnya dukungan atau keberpihakan pemerintah      y   kualitas koperasi, sistem pelaporan keuangan 
            dan lembaga keuangan untuk memajukan koperasi         a   koperasi mulai disesuaikan dengan laporan 
            dibandingkan dengan dukungan yang diberikan           n   keuangan IFRS. Kementerian Koperasi dan UKM 
            kepada bentuk badan usaha lain.                       g   memberlakukan penggunaan Standar Akuntansi 
                                                                      Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK
            Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi,        p   ETAP) sebagai pedoman akuntansi yang baru bagi 
            tuntutan agar pengelolaan koperasi   dilaksanakan     r   koperasi maupun UKM sejak PSAK Nomor 27 
            secara   profesional juga   semakin   besar.              untuk Koperasi   secara   resmi   dinyatakan   tidak