OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) 
                                         (BERSIFAT FINAL)
     Penghasilan dari             Penghasilan              Penghasilan                   Penghasilan dari
   Persewaan Tanah &                   dari                  dari Jasa                    Pengalihan Hak 
      atau Bangunan             Hadiah Undian               Konstruksi                     atas Tanah &/ 
   (PP No. 29 Thn 1996            (PP No. 132                (PP No. 51                      Bangunan
    Jo. PP No.5 Tahun                                                                (PP No. 48 Thn 1994 jo. 
            2002)                  Thn 2000)                 Thn 2008)                 PP No. 71 Thn 2008 )
                            YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
      DIPOTONG DGN               DIPOTONG         DIPOTONG DGN TARIF                    1. DIPOTONG DGN TARIF 
            TARIF                DGN TARIF        PELAKSANAAN :                             5% DARI JUMLAH BRUTO*
          10% DARI               25% DARI         -  2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG           KECUALI < Rp 60 jt
                              JUMLAH BRUTO*    MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL   
      JUMLAH BRUTO*                               - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK     2. DIPOTONG DGN TARIF 
                                                     MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA             1% JUMLAH BRUTO* 
                                                  -  3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI       KHUSUS UNTUK RUMAH 
                                                     KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR         SEDERHANA &
                                                                                            RUMAH SUSUN SEDERHANA
                                                  PERENCANAAN & PENGAWASAN :
                                                  - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG 
     *jumlah bruto tidak                            MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA
                                                  - 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK                                2
        termasuk PPN                                YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
                   OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) 
       Penghasilan dari                              Penghasilan            Penghasilan          Penghasilan dari
      Transaksi derivatif                          Bunga Simpanan            dari Bunga          Penjualan saham
       berupa Kontrak        Penghasilan              Koperasi yg             deposito &          (PP No. 41 Thn 
        berjangka yg          dari Bunga              dibayar kpd          Tabungan serta            1994 jo. 
      Diperdagangkan di        Obligasi              anggotanya             Diskonto SBI          PP No. 17 Thn 
            Bursa             (PP No. 16                                   (PP No. 11 Thn              1997)
        (PP No. 17 Thn                              (PP No. 15 Thn              2000) 
            2009)             Thn 2009)                  2009) 
                     YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
       DIPUNGUT DGN           DIPOTONG                 DIPOTONG              DIPOTONG 20%          DIPOTONG DGN 
            TARIF                                  20% DARI JUMLAH            DARIJUMLAH          TARIF 0,1% DARI 
         2,5% DARI            5% s.d 20%                                       BRUTO, KEC. 
        MARGIN AWAL             (lihat PP           BRUTO* UNTUK                                  JUMLAH
                                                  BUNGA > Rp 240.000/       JUMLAH DEPO/TAB        BRUTO* NILAI
    (LIHAT PP 17 THN 2009)    No.16/2009)                                     DAN SBI TIDAK        TRANSAKSI
                                                         BULAN             MELEBIHI Rp 7 JUTA 
                                                  (lihat PP No.15/2009)        & BUNGA YG 
                                                                             DITERIMA DANA 
                                                                                PENSIUN, 
                                                                            PERBANKAN DAN 
      *jumlah bruto tidak                                                    DLM RANGKA RS 
                                                                                                             3
         termasuk PPN                                                      DAN RSS TERTENTU
                             PENGHASILAN DARI PERSEWAAN 
                               TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
                          ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )
                                   DASAR HUKUM
            PERATURAN                  KEPUTUSAN                  KEPUTUSAN
           PEMERINTAH             MENTERI KEUANGAN               DIRJEN PAJAK
                                        No. : 394/
              PP No. 29              KMK.04/1994                 KEP-50/PJ/1996
           TAHUN 1996 jo.                   jo.
        PP No.5 Tahun 2002              No. : 120/               KEP-227/PJ/2002
                                      KMK.03/2002
                                                                                     4
                               OBJEK PPh
                            PENGHASILAN YG
                           DITERIMA/DIPEROLEH
       ORANG PRIBADI                                BADAN
                            DARI PERSEWAAN
                       TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
                                 BERUPA
    * TANAH           * KONDOMINIUM
    * RUMAH           * GEDUNG PERKANTORAN/
    * RUMAH SUSUN       PERTEMUAN/PERTOKOAN
    * RUMAH TOKO        TERMASUK BAGIANNYA
    * APARTEMEN       * RUMAH KANTOR
    * TOKO            * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI
                                                                    5
                           TIDAK TERMASUK OBJEK 
                   PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
                                    YG 
                                MERUPAKAN
                     OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 
                               (PAJAK DAERAH)
         YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU 
                               RESTORAN, TERMASUK :
    1.  FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
    2.  PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU 
        TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN 
        KENYAMANAN
    3.  JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN 
        HOTEL
                                                                         6