KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
               DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
    ‘’KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2021”
                     DR. ADRIYANTO
                 DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
                         Outline
                       1  PENDAHULUAN
                       2 PERUBAHAN KEBIJAKAN DANA 
                       3 DESA TAHUN 2020 UNTUK BLT DESA 
                          KEBIJAKAN DANA DESA TAHUN 2021
            PENDAHULUAN:
            KEBIJAKAN TKDD 2021
    CAPAIAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DESA
            TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2021
                    “Peningkatanquality control anggaran TKDD dan mendorongpemerintah daerahdalampemulihanekonomi, 
                          pendidikandankesehatandalamrangkamendukungpemulihandanpenguatanekonominasional”
         ARAHKEBIJAKANTKDD                                                      PERKEMBANGAN ALOKASI TKDD, 2015-2020 (triliun rupiah)
         Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional,               14.0%
         melalui:                                                                   8.6%              4.5%     2.1%      7.3%              4.2%
         a. Pembangunan aksesibilitas     dan konektivitas   kawasan    sentra                                                    -6.0%
             pertumbuhanekonomi.
         b. Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan
             sistempelayananinvestasi, dandukunganterhadapUMKM.
         MensinergikanTKDDdanBelanjaK/Ldalampembangunanhumancapital                           710.3    742.0    757.8    813.0    763.9     796.3 
         (Pendidikan dan Kesehatan).                                                623.1 
         Mendorongbelanja Infrastruktur daerah melalui creative financing seperti
         pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antardaerah untuk             2015     2016     2017     2018     2019     Perpres   2021
         mendukungpencapaiantargetRPJMN.                                                                                          72/2020  RAPBN
         Redesain   pengelolaan   TKDD,   terutama   DTU dan DTK dengan                                    TKDD        Growth TKDD
         penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
         Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD
         melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan                Catatan : DukunganPemerintah kepadadaerahselainmelalui
         PenyusunanBaganAkunStandar(BAS).                                             TKDD juga dilakukan melaluihibahdaerah danpinjaman daerah
                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                    4