Landasan Hukum
     ANTARA LAIN :
       PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 THN 1961 TENTANG PEMBERIAN 
        TUGAS BELAJAR
       KEPUTUSAN MENTERI PERTAMA NOMOR 224/MP/1961 TENTANG 
        PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR 
        DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI;
       KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG 
        TUNJANGAN JABATAN BAGI PNS TERTENTU DI BIDANG PENDIDIKAN
       SE MENPAN NOMOR :SE/18/M.PAN/2004 TENTANG PEMBERIAN 
        TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS
       KEPPRES NOMOR 57 THN 1986 TENTANG TTB  BAGI TENAGA 
        PENGAJAR BIASA PADA PT YANG DITUGASKAN MENGIKUTI 
        PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA
       SE KA BAKN NO.08/SE/1987 TENTANG TTB BAGI TENAGA PENGAJAR 
        BIASA PADA PT YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA 
        FAKULTAS PASCA SARJANA 
       SE SESJEN  DEPDIKBUD  NO.4717/a/a2/1988 TENTANG PENDIDIKAN 
        DAN PELATIHAN
       KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 40 THN 1996 TENTANG 
        PERUBAHAN KETENTUAN PELAKSANAAN TUNJANGAN TUGAS 
        BELAJAR BAGI DOSEN BIASA PADA PT YANG DITUGASKAN 
        MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA SEBAGAIMANA DIATUR 
        DALAM SE KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1987 TANGGAL 3 JUNI 1987
                                                                    2
     Peningkatan Kualitas  PNS Dosen
                               IZIN BELAJAR
    Peningkatan                                            Harus 
    Kualitas PNS                                        memperha-
       Dosen                  TUGAS BELAJAR                tikan 
      melalui                                            kebutuhan 
     pendidikan                                          organisasi/ 
    formal dapat                                         unit kerja
    dilaksanakan 
      melalui                  KETERANGAN 
      program                    BELAJAR
                                                                  3
                           A.  TUGAS  BELAJAR
    1. Pengertian
       Tugas  Belajar  adalah  penugasan  yang  diberikan  oleh 
       pejabat  yang  berwenang  kepada  pegawai  negeri  sipil 
       untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi 
       baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  bukan  atas 
       biaya sendiri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-
       hari sebagai pegawai negeri sipil
    2. Tujuan
       Adalah     dalam     rangka    meningkatkan      keahlian    dan 
       profesionalitas PNS dalam bidang ilmu/keahlian tertentu yang 
       dibutuhkan bagi perkembangan dan kemajuan negara
                                                                     4
   3. Pemberian Tugas Belajar
      Tugas  Belajar  bukan  merupakan  hak  yang  melekat  kepada 
      setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena tugas belajar 
      hanya diberikan kepada PNS yang terpilih (best in the 
      best) baik dari segi akademis maupun administratif.
   4. Sumber Pembiayaan
      a.  Dibiayai  sepenuhnya/sebahagian oleh pemerintah
      b. Dibiayai  sepenuhnya/sebahagian  oleh  negara  sahabat, 
      badan         internasional,    badan  swasta             nasional 
      maupun asing.
      Sumber  pembiayaan  tidak  membedakan  kewajiban  yang 
      harus dipenuhi oleh PNS yang bersangkutan baik dalam masa 
      belajar maupun setelah selesai melaksanakan tugas belajar.
                                                                       5
     a.  Tugas Belajar di Luar Negeri
       1)  Legalitas Penugasan
           Penugasan seorang PNS untuk mengikuti tugas belajar di luar negeri 
           harus berdasarkan penugasan dalam bentuk surat keputusan oleh 
           pejabat  yang  berwenang  (pejabat  pembina  kepegawaian  pada 
           instansi  yang  bersangkutan) setelah memenuhi segala persyaratan 
           yang ditentukan.
           ====>  Surat persetujuan Sekretaris Kabinet bukan merupakan 
                   penugasan dari pejabat yang berwenang
           ====> Persetujuan Sekretaris Kabinet hanya merupakan salah 
           satu syarat administratif untuk penerbitan SK penugasan
           ====> SK Tugas belajar luar negeri bagi PNS di lingkungan 
                   Depdiknas oleh pejabat yang diberi kuasa di tingkat 
           departemen.    ---        sifatnya antar negara, antar instansi, 
                                      antar unit kerja
           ====> penugasan → ukuran waktu pelaksanaannya
                   ● maksimal 3 tahun, atau
                   ● ditentukan oleh sponsor/penyandang dana
                                                                           6