OUTLINE
                                                   1. LANDASAN FILOSOFIS, DASAR HUKUM, 
                                                      LINGKUP, PIHAK YANG TERLIBAT, 
                                                      PERSYARATAN, ALUR PROSES DAN 
                                                      CONTOH FORMAT E-SERTIFIKAT
                                                   2. PERMOHONAN E-SERTIFIKAT SBU DAN 
                                                      KONVERSI
                                                                                                               Lembaga 
                                                                                                        Hal. 2 Pengembangan
                                                                                                               Jasa Konstruksi
       LPJK Building Professionalism
            LANDASAN FILOSOFIS 
            LANDASAN FILOSOFIS 
            TERBITNYA SE MENTERI PUPR 
            TERBITNYA SE MENTERI PUPR 
            NO.06/2019
            NO.06/2019
      • Hak warga negara 
       mendapatkan 
       Informasi dan                MEWUJUDKAN TERTIB 
       Pelayanan Terbaik               ADMINISTRASI
       yang Efektif dan             
       Efisien.                        PENGAMAN DARI POTENSI 
                                       TINDAK PEMALSUAN                 Pemberlakukan e- Sertifikat
      • Peran 
       pemerintah                   PEMANFAATAN SISTEM 
       untuk                           INFORMASI AGAR LEBIH 
       menciptakan                     EFEKTIF DAN EFISIEN.
       sistem yang 
       mudah cepat 
       aman  bagi 
       stake holder.
      • Melindungi 
       masyarakat dari 
       tindakan yang 
       tidak diharapkan.
     DASAR HUKUM
   
   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
   
   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
   
   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat 
    Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat 
    Jasa Konstruksi 
    Jasa Konstruksi 
   
   Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan 
    Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan 
    Jasa Konstruksi 
    Jasa Konstruksi 
   
   Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
    Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
    Transaksi Elektronik
    Transaksi Elektronik
     LINGKUP PENGATURAN
     LINGKUP PENGATURAN
  
  Mekanisme penerbitan E - Sertifikat ;
    Mekanisme penerbitan E - Sertifikat ;
   
     Konversi sertifikat fisik menjadi E- Sertifikat ;
      Konversi sertifikat fisik menjadi E- Sertifikat ;
   
     Persyaratan dan bentuk E- Sertifikat.
      Persyaratan dan bentuk E- Sertifikat.
       PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENERBITAN SBU, SKA & 
       SKT ELEKTRONIK
       
        PEMERINTAH
          PEMERINTAH
       
        LPJK
          LPJK
       
        TENAGA KERJA
          TENAGA KERJA
       
        BADAN USAHA
          BADAN USAHA
       
        ASOSIASI PERUSAHAAN
          ASOSIASI PERUSAHAAN
       
        ASOSIASI PROFESI
          ASOSIASI PROFESI
       
        UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA
          UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA
       
        UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA
          UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA