A. PENGERTIAN SURAT DAKWAAN
       Ada  beberapa  pengertian  Surat  Dakwaan  menurut  para  ahli  ,  diantaranya 
       sebagai berikut:
        Harun M Husein
       Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh 
       penuntut  umum,  yang  memuat  uraian  tentan  identitas  lengkap  terdakwa, 
       perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tidak pidana 
       sebagaimana  dirumuskan  dalam  ketentuan  pidana  yang  bersangkutan, 
       diseratai  uraian  tentang  waktu  dan  tempat  tindak  pidana  dilakukan  oleh 
       terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di samping 
       penadilan.
        A. Karim Nasution
       Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana  yang 
       dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan 
       pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan 
       yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.
        M. Yahya Harahap
       Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana 
       yang  didakwakan  kepada  terdakwa  yang  disimpulkan  dan  ditarik  dari  hasil 
       pemeriksaan  penyidikan,  dan  merupakan  dasar  serta  landasan  bagi  hakim 
       dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan
        Mr. I.A. Negerburgh 
       Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena 
       ialah   yang  merupakan  dasarnya,  dan  menentukan  batas-batas  bagi 
       pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas itu 
       dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa 
       yang terletak dalam batas-batas itu.
       Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa 
    pengertian  dari  surat  dakwaan  adalah  “suatu 
    surat yang merupakn suatu tuntutan yang dibuat 
    oleh   jaksa   berdasarkan  hasil  pemeriksaan 
    penyidikan yang mana perumusan tindak pidana 
    yang  didakwakan  dengan  unsur-unsur  tindak 
    pidana    sebagaimana         dirumuskan      dalam 
    ketentuan    pidana    yang  bersangkutan  dan 
    merupakan  suatu  dasar  serta  landasan  bagi 
    hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.”
   B. SYARAT SURAT DAKWAAN
    Pasal 143 (2) KUHAP menetapkan syarat syarat yang 
   harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, 
   yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, 
   tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap 
   terdakwa. Syarat syarat dimaksud dalam praktek 
   disebut sebagai syarat formil. Sesuai ketentuan pasal 
   143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :
    Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda 
    tangan Penuntut Umum pernbuat Surat Dakwaan;
    Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap 
    identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, 
    tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, 
    kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.
    Disamping  syarat  formil  tersebut  ditetapkan  pula 
   bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara 
   cermat,  jelas  dan  lengkap  mengenai  Tindak  Pidana 
   yang  didakwakan  dengan  menyebutkan  tempat  dan 
   waktu Tindak Pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam 
   praktek tersebut sebagai syarat materiil.
    Sesuai  ketentuan  pasal  143  (2)  huruf  b  KUHAP, 
   syarat materiil. meliputi :
    Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
    Tindak Pidana yang didakwakan;
    Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
    waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan
    Secara materiil suatu Surat Dakwaan dipandang telah 
   memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah 
   memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang :
    Tindak Pidana yang dilakukan;
    Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut; 
    Dimana Tindak Pidana dilakukan;
    Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
    Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
    Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut 
    (delik materiil);
    Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak 
    Pidana tersebut (delik delik tertentu);
    Ketentuan ketentuan Pidana yang diterapkan