1.HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN 
      KONSTITUSI
    a.Pengertian Dasar 
    a.Pengertian Dasar 
      Negara
      Negara
            Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur 
           kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan 
      negara yg mencakup berbagai bidang kehidupan. 
     Dasar  negara  bangsa  Indonesia,  adalah 
     Pancasila   yang    berkedudukan  sebagai 
     norma obyektif dan norma tertinggi dalam 
     negara,  serta  sebagai  sumber  segala 
     sumber        hukum         (TAP.       MPRS 
     No.XX/MPRS/1966,        jo.     TAP.     MPR 
     No.V/MPR/1973,  jo.  TAP.  MPR  No.  IX/MPR/ 
     1978). Penegasan kembali, tercantum dalam 
     TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .
       PENGERTIAN 
       KONSTITUSI
    Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” 
     Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” 
     berarti keseluruhan dari ketentuan-
     berarti keseluruhan dari ketentuan-
     ketentuan dasar atau hukum dasar (droit 
     ketentuan dasar atau hukum dasar (droit 
     constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam 
     constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam 
     bentuk dokumen tertulis ada juga yang 
     bentuk dokumen tertulis ada juga yang 
     tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
     tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
    Dalam pengertian sempit (terbatas), 
     Dalam pengertian sempit (terbatas), 
     ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau 
     ”Konstitusi” berarti piagam dasar atau 
     undang-undang dasar (loi constitunelle), 
     undang-undang dasar (loi constitunelle), 
     yaitu suatu dokumen lengkap mengenai 
     yaitu suatu dokumen lengkap mengenai 
     peraturan-peraturan dasar negara, contoh 
     peraturan-peraturan dasar negara, contoh 
     UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. 
     UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F. 
     Strong).
     Strong).
      PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK 
                                  INDONESIA
      •  Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber 
         dari segala sumber hukum di Indonesia. 
      •  Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
      •  Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik 
         hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
      •  Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung 
         isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara 
         negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
      •  Merupakan sumber semangat dari UUD 1945,bagi 
         penyelenggara negara,para pelaksana pemerintahan.
    Kedudukan Pembukaan UUD 
      dalam Tertib Hukum
  • Memberikan faktor-faktor mutlak bagi 
   terwujudnya tertib hukum Indonesia.
  • Memasukkan diri dalam tertib hukum 
   Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.
    Hubungan Pancasila dengan 
      Pembukaan UUD 45
  • Hubungan Formal
  • Hubungan Material