Authentication
264x Tipe PDF Ukuran file 0.08 MB Source: media.neliti.com
Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 1
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN:
Apa, Mengapa, dan Bagaimana
HAEDAR AKIB
Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar
ABSTRACT
Policy implementation has gained substantial currency and popularity among teoriticians
and pratitioners. Many now indicate an interest or involvement in research and
discussion about such topic as policy implementation of poverty alleviation program or
community development driven program, implementation of decentralization or local
autonomy program, and implementation of strategic decision, etc. At the same time,
perspectives, schools and program have been introduced and established. In spite of all
this interest in policy implementation theories and practices, there is still no aggreement
on what policy implementation model applicable to all kinds of development programs or
projects, and to different sectors. This article will explain policy implementation concepts
and their perspectives, models and measurement criteria with the contour or focus on
what, why, and how policy implementation.
Kata Kunci: Apa, Mengapa dan Implementasi Kebijakan, Berbasis Pengetahuan.
PENDAHULUAN implementasi kebijakan pada posisi yang
Pakar yang lebih awal mencurahkan berbeda, namun pada prinsipnya setiap
perhatian dan gagasan terhadap masalah kebijakan publik selalu ditindaklanjuti
implementasi ialah Douglas R. Bunker di dengan implementasi kebijakan.
depan forum the American Association for Implementasi dianggap sebagai wujud
the Advancement of Science pada tahun utama dan tahap yang sangat menentukan
1970 (Akib dan Tarigan, 2008; Bowman dalam proses kebijakan (Birklan, 2001:
dalam Rabin, 2001: 209). Eugene Bardach 177; Heineman et al., 1997: 60; Ripley dan
mengakui bahwa pada forum itu untuk Franklin, 1986; Wibawa dkk., 1994: 15).
pertama kali disajikan secara konseptual Pandangan tersebut dikuatkan dengan
mengenai proses implementasi kebijakan pernyataan Edwards III (1984: 1) bahwa
sebagai suatu fenomena sosial politik tanpa implementasi yang efektif keputusan
(Edward III, 1984: 1) atau yang lazim pembuat kebijakan tidak akan berhasil
disebut political game (Parsons, 1995: dilaksanakan. Implementasi kebijakan
470) sekaligus sebagai era pertama dari merupakan aktivitas yang terlihat setelah
studi impelementasi kebijakan (Birkland, dikeluarkan pengarahan yang sah dari
2001: 178). Konsep implementasi semakin suatu kebijakan yang meliputi upaya
marak dibicarakan seiring dengan mengelola input untuk menghasilkan
banyaknya pakar yang memberikan output atau outcomes bagi masyarakat.
kontribusi pemikiran tentang implementasi
kebijakan sebagai salah satu tahap dari Apa Implementasi Kebijakan itu
proses kebijakan. Wahab (1991: 117) dan Pemahaman umum mengenai
beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan dapat diperoleh
Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 2
dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa dan para penganjurnya. Generasi pertama
implementasi merupakan proses umum diwakili oleh studi Pressman dan
tindakan administratif yang dapat diteliti Wildavsky yang terfokus pada bagaimana
pada tingkat program tertentu. Proses keputusan otoritas tunggal dilaksanakan
implementasi baru akan dimulai apabila atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi
tujuan dan sasaran telah ditetapkan, pengakuan sifat atau kakikat implementasi
program kegiatan telah tersusun dan dana yang kompleks. Generasi kedua terfokus
telah siap dan disalurkan untuk mencapai pada deteminan keberhasilan implementasi
sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan kebijakan. Model konseptual model proses
pada lokus dan fokus (perubahan) dimana implementasi dikembangkan dan diuji
kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pada berbagai area yang berbeda. Dua
pandangan Van Meter dan van Horn yang pendekatan yang mendominasi adalah
dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan pendekatan top-down dan pendekatan top-
Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa down. Studi yang representatif pada masa
implementasi kebijakan merupakan ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald
tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) Van Meter serta Daniel Mazmanian dan
pemerintah dan swasta baik secara Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus
individu maupun secara kelompok yang pada sintesis dan pengembangan
dimaksudkan untuk mencapai tujuan. pendekatan implementasi kebijakan
Deskripsi sederhana tentang konsep dengan lokus (secara multilevel) dan fokus
implementasi dikemukakan oleh Lane yang lebih kompleks sebagai proses
bahwa implementasi sebagai konsep dapat dinamis. (Ann O’M Bowman dalam Rabin,
dibagi ke dalam dua bagian yakni 2005).
implementasi merupakan persamaan fungsi
dari maksud, output dan outcome. Mengapa Implementasi Kebijakan
Berdasarkan deskripsi tersebut, formula Alasan mengapa implementasi
implementasi merupakan fungsi yang kebijakan diperlukan mengacu pada
terdiri dari maksud dan tujuan, hasil pandangan para pakar bahwa setiap
sebagai produk, dan hasil dari akibat. kebijakan yang telah dibuat harus
Selanjutnya, implementasi merupakan diimplementasikan. Oleh karena itu,
persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementasi kebijakan diperlukan karena
implementor, inisiator, dan waktu berbagai alasan atau perspektif.
(Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama Berdasarkan perspektif masalah kebijakan,
kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan sebagaimana yang diperkenalkan oleh
itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai Edwards III (1984: 9-10), implementasi
dan dilaksanakan oleh implementor dalam kebijakan diperlukan karena adanya
kurun waktu tertentu. masalah kebijakan yang perlu diatasi dan
Implementasi kebijakan meng- dipecahkan. Edwards III memperkenalkan
hubungkan antara tujuan kebijakan dan pendekatan masalah implementasi dengan
realisasinya dengan hasil kegiatan mempertanyakan faktor-faktor apa yang
pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan mendukung dan menghambat keberhasilan
Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: implementasi kebijakan. Berdasarkan
6) bahwa tugas implementasi adalah pertanyaan retoris tersebut dirumuskan
membangun jaringan yang memungkinkan empat faktor sebagai sumber masalah
tujuan kebijakan publik direalisasikan sekaligus prakondisi bagi keberhasilan
melalui aktivitas instansi pemerintah yang proses implementasi, yakni komunikasi,
melibatkan berbagai pihak yang sumber daya, sikap birokrasi atau
berkepentingan. pelaksana, dan struktur organisasi
Studi implementasi kebijakan dibagi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat
ke dalam tiga generasi dengan fokus kajin faktor tersebut merupakan kriteria yang
Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 3
perlu ada dalam implementasi suatu agar dapat memberikan pengaruh,
kebijakan. meskipun pengaruhnya seringkali bersifat
T. B. Smith mengakui bahwa ketika positif atau negatif. Oleh karena itu,
kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut diasumsikan bahwa jika lingkungan
harus diimplementasikan dan hasilnya berpandangan positif terhadap suatu
sedapat mungkin sesuai dengan apa yang kebijakan maka akan menghasilkan
diharapkan oleh pembuat kebijakan dukungan positif sehingga lingkungan
(Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Jika berpengaruh terhadap kesuksesan
divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika
kebijakan memiliki tujuan yang jelas lingkungan berpandangan negatif maka
sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. akan terjadi benturan sikap sehingga
Tujuan implementasi kebijakan proses implementasi terancam akan gagal.
diformulasi ke dalam program aksi dan Lebih daripada ketiga aspek tersebut perlu
proyek tertentu yang dirancang dan pula dipertahankan kepatuhan kelompok
dibiayai. Program dilaksanakan sesuai sasaran kebijakan sebagai hasil langsung
dengan rencana. Implementasi kebijakan dari implementasi kebijakan yang
atau program – secara garis besar – menentukan efeknya terhadap masyarakat.
dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks Implementasi kebijakan di-perlukan
implementasi. Keseluruhan implementasi untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran
kebijakan dievaluasi dengan cara kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari
mengukur luaran program berdasarkan perspektif perilaku, kepatuhan kelompok
tujuan kebijakan. Luaran program dilihat sasaran merupakan faktor penting yang
melalui dampaknya terhadap sasaran yang menentukan keberhasilan implementasi
dituju baik individu dan kelompok maupun kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan
masyarakat. Luaran implementasi pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12)
kebijakan adalah perubahan dan bahwa untuk mendukung keberhasilan
diterimanya perubahan oleh kelompok implementasi kebijakan perlu didasarkan
sasaran. pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat
Alasan lain yang mendasari perlunya kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di
implementasi kebijakan dapat dipahami atasnya atau tingkatan birokrasi,
dari pernyataan Grindle (1980: 10) dan sebagaimana diatur dalam undang-undang,
Quade (1984: 310) yang mengharapkan 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak
agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan
sinergi dari tiga variabel yang menentukan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari
keberhasilan implementasi kebijakan, semua program terarah.
yakni hubungan segi tiga variabel Menurut Goggin et al (1990: 20-21,
kebijakan, organisasi, dan lingkungan 31-40), proses implementasi kebijakan
kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan sebagai upaya transfer informasi atau
agar melalui pemilihan kebijakan yang pesan dari institusi yang lebih tinggi ke
tepat masyarakat dapat berpartisipasi institusi yang lebih rendah dapat diukur
dalam memberikan kontribusi yang keberhasilan kinerjanya berdasarkan
optimal untuk mencapai tujuan yang variabel: 1) dorongan dan paksaan pada
ditetapkan. Selanjutnya, ketika sudah tingkat federal, 2) kapasitas pusat/negara,
ditemukan kebijakan yang terpilih perlu dan 3) dorongan dan paksaan pada tingkat
diwadahi oleh organisasi pelaksana, karena pusat dan daerah.
di dalam organisasi terdapat kewenangan Variabel dorongan dan paksaan pada
dan berbagai jenis sumber daya yang tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi
mendukung pelaksanaan kebijakan atau dan kredibilitas, yaitu semakin sahih
program. Sedangkan penciptaan situasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh
kondisi lingkungan kebijakan diperlukan pemerintah pusat di mata daerah maka
Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 4
semakin besar kredibilitasnya, begitu pula pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi,
sebaliknya. Oleh karena itu, untuk sosial dan politik.
mengukur kekuatan isi atau subtansi dan Menurut Quade (1984: 310), alasan
pesan kebijakan dapat dilihat melalui: a) perlunya implementasi kebijakan adalah
besarnya dana yang dialokasikan, dengan untuk menunjukkan bukti bahwa dalam
asumsi bahwa semakin besar dana yang implementasi kebijakan terjadi aksi,
dialokasikan, semakin serius kebijakan interksi, dan reaksi faktor implementasi
tersebut dilaksanakan, dan b) bentuk kebijakan. Quade menyatakan bahwa
kebijakan yang memuat antara lain, dalam proses implementasi kebijakan yang
kejelasan kebijakan, konsistensi ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari
pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan organisasi pengimplementasi, kelompok
diterimanya pesan secara benar. Sementara sasaran, dan faktor lingkungan yang
itu, untuk mengetahui variabel kapasitas mengakibatkan munculnya tekanan diikuti
pusat atau kapasitas organisasi dapat dengan tindakan tawar-menawar atau
dilihat melalui seberapa jauh organisasi transaksi. Melalui transaksi tersebut
pelaksana kebijakan mampu diperoleh umpan balik yang oleh
memanfaatkan kewenangan yang dimiliki, pengambil kebijakan dapat digunakan
bagaimana hubungan antara pelaksana sebagai bahan masukan dalam perumusan
dengan struktur birokrasi yang ada, dan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan
bagaimana mengkoordinasikan berbagai gambaran bahwa terdapat empat variabel
sumber daya yang tersedia dalam yang perlu diperhatikan dalam analisis
organisasi dan dalam masyarakat. implementasi kebijakan publik, yaitu: 1)
Implementasi kebijakan diperlukan Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola
karena pada tahap itulah dapat dilihat interaksi yang diimpikan agar orang yang
“kesesuaian” berbagai faktor determinan menetapkan kebijakan berusaha untuk
keberhasilan implementasi kebijakan atau mewujudkan; 2) kelompok target, yaitu
program. Alasan tersebut sejalan dengan subyek yang diharapkan dapat mengadopsi
pernyataan Korten dan Syahrir (1980) pola interaksi baru melalui kebijakan dan
bahwa keefektifan kebijakan atau program subyek yang harus berubah untuk
tergantung pada tingkat kesesuaian antara memenuhi kebutuhannya; 3) organisasi
program dengan pemanfaat, kesesuaian yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa
program dengan organisasi pelaksana dan unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah
kesesuaian program kelompok pemanfaat yang bertanggungjawab meng-
dengan organisasi pelaksana. Selain alasan implementasikan kebijakan; dan 4) faktor
tersebut, implementasi kebijakan lingkungan, yaitu elemen sistem dalam
diperlukan untuk melihat adanya hubungan lingkungan yang mempengaruhi
antara implementasi kebijakan dengan implementasi kebijakan.
faktor-faktor lain. Hal ini sekaligus Secara praksis, implementasi
membuktikan asumsi teoritis Van Meter kebijakan diperlukan untuk melihat
dan Van Horn (lihat dalam Grindle, 1980: kesesuaian dan relevansi model deskriptif
6) bahwa terdapat variabel bebas yang yang dibuat. Hal ini sesuai dengan
saling berkaitan sekaligus menghubungkan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang
antara kebijakan dengan prestasi kerja. merekomendasikan perlunya “kerangka
Variabel yang dimaksud oleh keduanya kerja analisis implementasi” (lihat Wahab,
meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 1991: 117). Menurut perspektif ini
2) sumber kebijakan, 3) ciri atau sifat implementasi kebijakan diperlukan untuk
badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi mengetahui keefektifan dan relevansi
antar organisasi terkait dan komunikasi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman
kegiatan yang dilaksanakan, 5) sikap dalam pelaksanaanya. Menurut
Mazmanian dan Sabatier, peranan penting
no reviews yet
Please Login to review.