Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa 
                                 (Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat) 
                                                                        
                                                                        
                                                                Trisno Mais 
                                                              Patar Rumapea 
                                                                  J. J Rares 
                                                                        
                             Abstract: This research in order to acquire a thesis making a Bachelor degree Holders in the 
                    Faculty of social and Political Science Unsrat Manado. Moving on from the pre study done by researchers, 
                    that turns into alleged 1980 Village Administration Governance has not been applied in accordance with 
                    PERMENDAGRI NO. 32 in 2006 about the village Administration Guidelines. This is because there are 
                    some administration village of 1980 which have not been applied. Thus, the researchers saw a need to review 
                    and note the application of Administrative Governance at the village of 1980. This research uses qualitative 
                    research methods. The data collected from the stages of observation, in-depth interviews and documentation. 
                    On the collection  of  data  on  completed  by  using  the  guidelines  of  the  interview,  in  which  there  are  9 
                    informants interviewed. The informant is the ninth of which start from the head of Loloda (1) and (8) the 
                    village government. After being interviewed, the researchers analyzed the results of the interviews through 
                    several stages. Among the first with the collection of data is done through observation or interviews and then 
                    do record keeping and typing and editing as necessary, both the reduction of the holding against existing 
                    data selection, data analysis, summarize the sharpen as well as discard data that is not required, the third 
                    provides data and simplifying data have been obtained in order to facilitate research in the conclusion, the 
                    fourth withdrawal With drawl , verify their conclusions with a review the records or data acquired and 
                    analyzed as a result including brainstorm with friends colleagues and then take the conclusion. The results 
                    showed that the Administration's Governance is still not applied optimally as expected by PERMENDAGRI 
                    NO. 32 in 2006. The conclusion that can be drawn from the results of this research is that found there are 
                    several administration which has not been applied. Data book including the land of the village, the village's 
                    land book, appointment book, book, book the population mutation data recap of the population end of the 
                    month,  BPD,  book  appointment  book  expedition  BPD.  So  it  is  inferred  that  sub  District    and  village 
                    Governments must still work together to realize the village administration governance better. 
                    Keyword: application of Administrative Governance,  
                     
                    PENDAHULUAN                                            terhadap pemerintah daerah untuk mengelola 
                             Setiap   negara   menganut  sistem            serta  memenej  sendiri  kebutuhan-kebutuhan 
                    pemerintahan  yang  sesuai  dengan  falsafah           daerahnya.     Dimana      daerah     provinsi, 
                    negara  dan  undang  undang  dasar  yang               kabupaten/kota  merupakan  parameter  dari 
                    dimiliknya.    Indonesia   memilik  falsafah           kesejahteraan     suatu     bangsa.     Sukses 
                    negara,  yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945.             pemerintah pusat dalam menjalankan sistem 
                    Dalam  kaitan  ini,  Undang  Undang  Dasar             pemerintahan,  tidak  terlepas  dari  peran 
                    1945  mengamanatkan  bahwa  salah  satu                pemerintah daerah, karna orientasi pelayanan 
                    tujuan  negara  didirikannya  adalah  untuk            publik  adalah  masyarakat.  Dan  Indonesia 
                    kemasalahatan  rakyat.  Oleh  karena  itu,             merupakan salah satu negara di dunia yang 
                    pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap               memiliki  banyak  penduduk  dan  wilayah 
                    kesejahteraan  dan  mencerdaskan  kehidupan            kekuasaan  yang  luas.  Menurut  CIA  World 
                    bangsa.  Memang  disadari  bahwa  negara               Facbook Tahun 2013 Negara yang menepati 
                    belum sepenuhnya menjawab gumulan yang                 urutan  pertama  jumlah  penduduk  paling 
                    sudah sekian lama diidamkan oleh rakyat itu            banyak  dan  wilayah  yang  luas  adalah 
                    sendiri.                                               Republik  Rakyat  Cina  dengan  jumlah 
                             Otonomi daerah punya peran penting            penduduk 1.349.585.838 jiwa, luas wilayah 
                    dalam  pembangunan  suatu  bangsa.  Karena,            9.596.961  KM2  dengan  rasio  19%  dari 
                    pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan              jumlah  penduduk  dunia.  Kedua  dari  India 
                                                                      1 
                     
                    jumlah  penduduknya  1.220.800..539  jiwa,              pelaksanaan      administrasi     desa,    serta 
                    luas  wilayah  3.287.263  KM2  dengan  rasio            memberikan      bimbingan,     supervisi    dan 
                    17,2% dari jumlah penduduk dunia. Ketiga                konsultasi  pelaksanaan  administrasi  desa. 
                    dari Amerika Serikat (USA) dengan jumlah                Hal-hal  inilah  yang  mengatur  tata  kelola 
                    penduduk  316.668.567  jiwa,  luas  wilayah             administrasi     desa    bisa    di   terapkan. 
                    9.826,675  KM2  rasio  4,5%  dari  jumlah               Pemerintah desa adalah sarana untuk menata 
                    penduduk  dunia.  Dan  keempat  adalah                  dan  mengelola  administrasi  desa,  karena 
                    Indonesia      dengan     jumlah      penduduk          dengan pengelolaan administrasi desa secara 
                    251.160.124  jiwa,  luas  wilayah  1.904.569            efektif  akan  membawa  perubahan  besar 
                         2
                    KM  dengan  rasio  3,5%  dari  jumlah                   terhadap  pemerintahan  desa.  Tata  kelola 
                    penduduk  dunia.  Pada  hakikatnya  tidaklah            administrasi desa kedengarannya simple, tapi 
                    salah  kalau  kemudian  pembangunan  suatu              ini  kemudian  punya  peran  penting  dalam 
                    negara  dimulai  dari  daerah  yang  menjadi            implementasi  sebuah  kebijakan  yang  ada 
                    objek dari pelayanan publik. Desa merupakan             didesa.  Tata  kelola  administrasi  desa  yang 
                    bagian  penting  dalam  Negara  Kesatuan                baik    dan  benar  akan  menjadi  faktor 
                    Republik Indonesia (NKRI), keberadaan desa              penunjang  pembangunan  desa  terhadap 
                    telah  ada  sebelum  NKRI  diproklamasikan              kemasyalatan      serta   kesejatraan    rakyat. 
                    pada tanggal 17 agustus 1945. Bahkan desa               Begitupulah  sebaliknya,    jika  pemerintah 
                    telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan             tidak  dengan  bijak  mengelola  serta  menata 
                    nusantara sebelum kedatangan Belanda. Hal               administrasi  desa,  maka  akan  menjadi 
                    ini  mengacuh pada prasasti Kawali di Jawa              patologi tersendiri terhadap kemajuaan suatu 
                    Barat  sekitar  tahun  1350  M,  dan  prasasti          desa. 
                    Walandit  didaerah  Tengger  di  Jawa  Timur                     Tata  kelola  administrasi  desa  disini 
                    pada  tahun  1381.  Berdasarkan  prasasti               diharapkan  mampu  membawa  perubahan 
                    tersebut,  desa  sebagai  unit  terendah  dalam         yang  fundamental  terhadap  pembangunan 
                    struktur  pemerintahan  Indonesia  telah  ada           bangsa     berbasis    masyarakat     pedesaan. 
                    sejak  dahulu  kala  dan  murni  asli  Indonesia        Pemerintah kabupaten/kota dan camat punya 
                    bukan  bentukan  Belanda  (Pedoman  Umum                peran  untuk  melakukan  fungsi  pembinaan 
                    Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Jilid              dan      fungsi      pengawasan        terhadap 
                    I:2014;225).     Oleh    karena     itu,   demi         penyelenggara tata kelola administrasi desa. 
                    terwujudnya  tata  kelola  administrasi  desa           Sebuah  keharusan  terhadap  pemerintah 
                    yang  baik.  Para  administrator  desa  harus           kabupaten/kota       serta     camat      untuk 
                    menguasi        dan      memahami        secara         melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya, 
                    komprehensif      mekanisme       tata    kelola        peran  serta  dari  pemerintah  inilah  harus 
                    administrasi     desa.    Dengan      demikian,         secara  nyata  dan  kontinyu  agar  supaya 
                    penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dapat              penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal 
                    terhindar    atau   meminimalisir  kesalahan            ini kepala desa, perangkat desa serta Badan 
                    dalam penerapan administrasi desa.                      Permusyawaratan Desa sebagai suatu unsur 
                             Mengacuh  pada  PERMENDAGRI                    terpenting dalam merealisasi kebijakan desa 
                    No     32     Tahun     2006        pemerintah          yang     berorientasi   kepada     kesejahtraan 
                    kabupaten/kota  dan  camat  wajib  membina              masyarakat  setempat  bisa  diraskan  dan 
                    dan  mengawasi  pelasksanaan  administrasi              dinikmati oleh masyarakat. 
                    desa.  Didalamnya  meliputi  :  menetapkan                       Kecamatan       Loloda      Kabupaten 
                    pengaturan       yang     berkaitan     dengan          Halmahera Barat yang terdiri dari  22  Desa 
                    administrasi  desa,  memberikan  pedoman                membutuhkan tata kelola administrasi yang 
                    teknis    pelaksanaan     administrasi     desa,        baik. Buo adalah salah satu desa dari 22 yang 
                    melakuakan  evaluasi  dan  pengawaasan                  ada     di   kecamatan      Loloda.    Realitas 
                                                                       2 
                     
                     dilapangan yang saya dapatkan di desa Buo                desa yaitu berdasarkan PERMENDAGRI NO 
                     Kec Loloda Kab Halmahera Barat mulai dari                32 TAHUN 2006. 
                     tahapan observasi sampai pada pengumpulan                         Kemudian  tata  kelola  administrasi 
                     data., ada beberapa temuan administrasi desa             desa tidak berjalan dengan baik serta terdapat 
                     Buo belum terealisasi yang diharapkan oleh               administrasi      desa     yang      mengalami 
                     pedoman administrasi desa. Diantaranya ada               kekosongan,  di  karenakan  tidak  dilengkapi 
                     28       administrasi       desa        menurut          dengan      sarana     prasaran      penunjang, 
                     PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2006, dan                        diantaranya  Komputer  serta  lain-lain  yang 
                     didapati ada 7 administrasi desa yang belum              berkaitan  dengan  kelengkapan.  Hal  ini 
                     diterapkan.  Administrasi  desa  yang  tidak             menandahkan peran serta yang  konkrit  dan 
                     diterapkan di desa Buo diantaranya, pertama              kontinyu dari penyelenggaraan pemerintahan 
                     buku data tanah desa, buku data tanah milik              desa. Baik itu pemerintah daerah Bupati dan 
                     desa,buku  agenda,  buku  mutasi  penduduk,              Camat,  yang  memegang  tugas  pokok  dan 
                     buku  data  rekapitulasi  jumlah  penduduk               fungsi    dalam     mengawasi      pelaksanaan 
                     akhir  bulan,  Buku  agenda  BPD,  Buku                  administrasi  desa,  maupun  pemerintah  desa 
                     ekspedisi  BPD.  Penyebab  terkendalanya                 sebagai salah satu unsur dalam implementasi 
                     penerapan  administrasi  desa  karena  kurang            tata  kelola  administrasi  desa.  Artinya  harus 
                     ada  sosialisasi  terhadap  pemerintah  desa.            ada    korelasi    intens   antara    pengawas 
                     Kemudian  anggaran  atau  biaya  untuk                   pelaksana administrasi desa yaitu bupati dan 
                     mengimplementaasikan  secara  optimal  juga              camat  serta  penyelenggaraan  administrasi 
                     berpengaruh, dimana dalam proses pelatihan               desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan 
                     ataupun     sosialisasi  juga    membutuhkan             Badan  Permusyawaratan  Desa.  Selain  dari 
                     anggaran  yang  besar,  mulai  dari  proses              beberapa  masalah  yang  disebutkan  di  atas, 
                     sosialisasi  sampai  pada  proses  evaluasi              ada juga hal yang perlu diperhatikan antara 
                     pemerintah kabupaten maupun kecamatan.                   pengawas  pelaksana administrasi desa dan 
                              Adapun dari hasil pengamatan saya               penyelenggaraan  administrasi  desa.  Agar 
                     di  lapangan,  bahwa  hubungan  kerja  antar             penyelenggaraan adminstrasi bisa diterapkan 
                     pemerintah desa juga tidak terlalu kondusif              secara komprehensif.  
                     dalam  menjalankan  pemerintahan  desa.                           Berdasarkan  uraian  latar  belakang 
                     Diantaranya Kepala Desa dan Sekretaris desa              yang  dikemukakan  di  atas,  maka  penulis 
                     tidak  terlalu  solid  dalam  menyelenggarakan           merasa  perlu  untuk  mengkaji  dan  mencari 
                     pemerintahan      di    desa    Buo.     Contoh          tahu    permasalahan     yang    ada,    dengan 
                     konkritnya  yaitu,  ada  yang  menjadi  urusan           pendekatan  ilmiah,  objektif  dan  secara 
                     sekretaris  desa  tapi  kemudian  kepala  desa           komprehensif,       agar     kemudian       bisa 
                     sebagai  kepala  pemerintahan  di  desa  harus           mendapatkan  solusi  yang  konstruktif  untuk 
                     mengintervensi      dan    mengambil       tugas         dibahas  secara  luas  dan  mendalam.  Oleh 
                     tersebut dalam bentuk administratif desa.                karena  itu,  dalam  kajian  ini,  penulis 
                              Penyebab tidak berjalan dengan baik             mengangkat judul: Tata Kelola Administrasi 
                     tata kelola administrasi desa Buo diantaranya            Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
                     disebabkan karena profesionalitas perangkat              di  Era  Otonomi  Desa  (Suatu  Studi  di  desa 
                     desa  yang  yang  masih  minim  dalam                    Buo      Kecamatan       Loloda      Kabupaten 
                     menyelenggarakan  sistem  pemerintahan  di               Halmahera Barat). 
                     desa  menurut  konstitusi  yang  menjadi                                          
                     pedoman. Artinya tidak terlalu cakap dalam               METODE PENELITIAN 
                     merealisasikan  tugas  pokok  dan  fungsinya                      Penelitian  ini  mengunakan  jenis 
                     masing-masing.  Kemudian  yang  menjadi                  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau 
                     acuan dalam menyelenggarakan administrasi                penelitian naturalistik adalah penelitian yang 
                                                                         3 
                      
                     bersifat  atau  memiliki  karakteristik,  bahwa         2.  Reduksi  yakni  mengadakan  pemilihan 
                     datanya     dinyatakan      dalam      keadaan             terhadap  data  yang  ada,  mempertajam 
                     sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan                  data analisis, meringkas serta membuang 
                     tidak  dirubah  dalam  simbol-  simbol  atau               data yang tidak diperlukan. 
                     bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan         3.  Menyediakan  data  yakni  menyediakan 
                     sebagai  rangkaian  kegiatan  atau  proses                 data  serta  menyederhanakan  data  yang 
                     menjaring data atau informasi yang bersifat                telah  diperoleh  agar  dapat  memudahkan 
                     sewajarnya,  mengenai  suatu  masalah  dalam               penelitian dalam penarikan kesimpulan. 
                     kondisi aspek, atau bidang pada objeknya. (             4.  Penarikan  kesimpulan  yakni  melakukan 
                     Nanawi 1994).                                              verifikasi dengan meninjau ulang catatan 
                             Menurut  Dabbs  analisis  kualitatif               atau     data    yang     diperoleh     serta 
                     fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi,                 menganalisis     sebab    akibat   termasuk 
                     penjernihan  dan  penempatan  data  pada                   bertukar  pikiran  dengan  teman-teman 
                     konteks  masing-  masing,  dan  seringkali                 sejawat     dan    kemudian      mengambil 
                     melukiskannya  didalam  kata-kata  dari  pada              kesimpulan.  
                     angka- angka (Faisal, 1999:256).                        HASIL PENELITIAN DAN 
                             Berdasarkan  judul  penelitian  yang 
                     peneliti   kemukakan       :    Tata    Kelola          PEMBAHASAN 
                     Administrasi  Desa  dalam  Penyelenggaraan                      Pada  hekekatnya  informasi  itu  bisa 
                     Pemerintahan di Era Otonomi Desa ( Studi di             didapatkan jika adanya komunikasi yang di 
                     desa  Buo  Kecamatan  Loloda  Kabupaten                 lakukan  secara  kontinyu,  dalam  berbagai 
                     Halmahera  Barat)  maka  penelitian  ini                metode.  Istilah  komunikasi  di  ambil  dari 
                     difokuskan pada kantor desa Buo Kecamatan               SHUNDWDDQ ,QJJULV ³&RPPXQLFDWLRQ´ ,VWLODK
                     Loloda Kabupaten Halmahera Barat.                       ini    bersumber       dari    bahasa      latin 
                             Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi           ³FRPPXQLV´DUWLQ\D            SHPEHULWDKXDQ
                     informan penelitian yaitu :                             pemberian bagian (dalam sesuatu) dimana si 
                     a. Camat ( 1 orang )                                    pembicara mengharapkan pertimbangan atau 
                     b. Kepala desa (1 orang)                                jawaban dari pendengarnya, ikut mengambil 
                     c. Sekretaris Desa (1 orang)                            bagian,                          bersama-sama 
                     d. Badan Permusyawaratan Desa (3 orang)                 (common,commoness).          Kata      kerjanya 
                     e. Perangkat Desa (3 orang)                             communicare,       artinya    bermusyawarah, 
                             Dalam      penelitian    ini    penulis         berunding,  atau  berdialog.  Jadi  komunikasi 
                     mengambil  lokasi  penelitian  di  desa  Buo            berarti  suatu  upaya  bersama-sama  denagan 
                     Kecamatan  Loloda  Kabupaten  Halmahera                 orang lain dengan membentuk perhubungan 
                     Barat.                                                  (Rachmawati Kusdyah Ike, 2008).  
                             Teknik  pengumpulan  data  yang                         Pada  proses  keterbukaan  informasi 
                     digunakan     dalam    penelitian   ini   yaitu         ini, yang kemudian dijelaskan secara eksplisit 
                     observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.               tentang     keterbukaan       dalam     bentuk 
                     Metode  analisis  data  mengunakan  teknik              pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan 
                     anlisis data yang dikembangkan oleh Linclon             dalam  menggungkapkan  sebuah  informasi 
                     dan Guba dalam Moleong (2007:112) yang                  dimana  perlu  adanya  komunikasi  secara 
                     terdiri  dari  empat  kegiatan  yang  dilakukan         intens  yang  dilakukan  oleh  pemerintah 
                     dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu :            kabupaten  serta  kecamatan  harus  tegas 
                     1.  Pengumpulan  data  yaitu  yang  dilakukan           mengambil       sebuah     keputusan     dalam 
                        melalui  observasi  atau  wawancara  lalu            mengimplementasikan           tata       kelola 
                        dilakukan pencatatan dan pengetikan serta            administrasi  desa  yang  baik  dan  benar. 
                        penyuntingan seperlunya.                             Walaupun      didapati    dilapangan     bahwa 
                                                                        4