I. Latar Belakang
      ■ Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan 
        di negara berkembang termasuk Indonesia. 
        Kegagalan dalam proses penanggulangan 
        kemiskinan dan pengangguran acap kali terjadi 
        akibat kurangnya pemahaman atas penyebab 
        kemiskinan itu sendiri. 
      ■ Kemiskinan merupakan permasalahan multi 
        dimensi dan lintas sektoral sehingga untuk 
        menanggulangi kemiskinan harus dilakukan 
        melalui sinergitas penargetan wilayah intervensi 
        oleh SKPD dengan program dan kegiatan sesuai 
        tupoksi masing-masing dibawah koordinasi dan 
        pengendalian Tim Koordinasi Penanggulangan 
        Kemiskinan Daerah (TKPKD).
      Latar Belakang
    ■ Kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai 
      suatu kondisi dimana seseorang atau 
      sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-
      hak dasarnya untuk mempertahankan dan 
      mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
    ■ Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah 
      kebutuhan akan sandang-pangan, kesehatan, 
      pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 
      pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan 
      hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman 
      tindak kekerasan, serta partisipasi dalam 
      kehidupan sosial politik. 
       II. Peran Pemerintah Daerah Dalam 
       Pemberdayaan Ekonomi
            Entrepreneur
            Koordinator
            Fasilitator
            Simulator
       1.  Sebagai Entrepreneur 
         Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  usaha  bisnis 
         (BUMD, BUMDES, Perusda, UPTD dsb}
       2.  Sebagai Koordinator, 
         Pemerintah  Daerah  dapat  bertindak  sebagai  koordinator  untuk  menciptakan 
         suatu  kebijakan  ekonomi.  Pemerintah  daerah  juga  bisa  melibatkan  kelompok-
         kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian terhadap 
         kondisi ekonomi. 
       3.  Sebagai Fasilitator
         Pemerintah  daerah  dapat  mempercepat  pembangunan  melalui  perbaikan 
         lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) yang ada di daerahnya. 
       4.  Sebagai Stimulator
         Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha 
         melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk 
         masuk ke daerah tersebut. 
        III. Pengembangan Kewirausahaan / UKM
                              ■ Pengembangan kewirausahaan yang berbasis 
                               pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, 
                               karena dengan hal tersebut akan tercipta 
                               lapangan pekerjaan serta mengembangkan 
                               inovasi-inovasi untuk secara mandiri berusaha 
                               memenuhi kebutuhan ekonomi. 
                              ■ Pengembangan kewirausahaan untuk 
                               mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa 
                               diupayakan dalam bentuk usaha kecil dan 
                               menengah (UKM). 
                              ■ Kemandirian lokal, melalui pengembangan produk 
                               unggulan dan pengembangan UKM saat ini dapat 
                               menjadi strategi yang efektif dalam 
                               pengembangan ekonomi daerah, karena dari 
                               produk unggulan tersebut mampu mengangkat 
                               martabat suatu daerah yang berdampak pada 
                               peningkatan sumber keuangan daerah.