MAKALAH KEWARGANEGARAAN
                                              DEMOKRASI DESA
                                                   Disusun Oleh:
                                      Sholikah W. R        (135040200111000)
                                    PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
                                             FAKULTAS PERTANIAN 
                                            UNIVERSITAS BRAWIJAYA
                                                     MALANG
                                                        2014
                                                       1.  PENDAHULUAN
                 1.1.     Latar Belakang 
                         Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau
                     hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-
                     elemen masyarakat desa yang lebih luas. Prosedur dan lembaga memang sangat penting,
                     tetapi   tidak   mencukupi.  Yang   lebih   penting   dalam   demokrasi   adalah   proses   dan
                     hubungan antara rakyat secara substantif. Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang
                     lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan
                     antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat.
                         Kemandirian Desa dalam meningkatkan kesejahteraan para warganya terletak pada
                     kemampuan komponen Governance yang ada dalam desa itu untuk mengorganisir sendiri
                     semua potensi yang tersedia dalam lingkungannya. Karena itu, dari sisi proses,
                     diharapkan Pilkades harus terselenggara dengan lancar, jujur dan adil serta tidak ada
                     kekerasan. Artinya, Pilkades oleh semua stakeholders, elit dan warga desa hendaknya
                     tidak hanya dijadikan sebagai upaya pencerahan dan perekat berbagai komponen
                     masyarakat, tetapi mampu pula mendorong terjadinya perubahan menuju kehidupan
                     demokrasi substansial dan tata pemerintahan yang efektif. Dengan kata lain kekuasaan
                     yang diperoleh Kepala Desa harus melalui kompetisi politik yang sehat dan terbuka.
                     Dengan demikian, kita harus membuka ruang publik yang lebih terbuka yang mana
                     masyarakat secara terbuka dan bebas untuk melakukan perdebatan, sehingga menjadikan
                     dinamika politik lebih demokratis. Sebaliknya, harus dihindari perilaku politik yang
                     mengarah ke hegemoni politik yang justru seringkali menggunakan cara-cara yang
                     bersifat represif yang pada akhirnya mematikan aspirasi rakyat. 
                         Membangun masyarakat partisipatif di desa tidak harus berangkat dari titik nol. Meski
                     sebagian besar organisasi di desa bersifat korporatis (bentukan dari atas secara seragam),
                     tetapi organisasi itu bisa dibingkai ulang dengan bersandar pada prinsip partisipasi.
                     Masyarakat bisa memanfaatkan organisasi-organisasi lokal (RT, RW, LKMD, LPMD,
                     PKK, arisan, karang taruna, kelompok tani, dan lain-lain), bukan hanya untuk kegiatan
                     seremonial, tetapi juga bisa digunakan sebagai basis partisipasi dalam pembangunan dan
                     pemerintahan desa. Di desa sekarang, sebenarnya telah tumbuh kesadaran baru untuk
                     membangun organisasi lokal yang berbasis pada prakarsa masyarakat secara mandiri. 
                 1.2.     Tujuan
                         Untuk mengetahui  perkembangan demokrasi  khususnya demokrasi desa dan 
                     mengetahui permasalahan yang pernah terjadi.
                                                     2.  LANDASAN TEORI
                     A. Pengertian Demokrasi
                                 Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan  sistem yang tegak
                         di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua  nilai pokok yang melekat padanya,
                         yaitu: kebebasan  (liberty) dan kesederajatan  (equality). Kebebasan di sini otomatis
                         berarti     kebebasan   yang   bertanggung   jawab   serta   bergerak   dalam   batas-batas
                         konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup  lapangan hukum, ekonomi,
                         sosial, dan politik. Lawan dari   kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan
                         kesewenang-wenangan.   Lawan   dari   kesederajatan   adalah   diskriminasi   dan
                         ketidakadilan. (Kurniawan, 2009)
                                 Demokrasi sebagai tatanan politik adalah model yang tepat  untuk mengelola
                         kehidupan kenegaraan. Memang demokrasi  bukan satu-satunya model yang paling
                         sempurna untuk mengatur  peri kehidupan manusia. Namun sejarah menunjukkan
                         bahwa  demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan  kemanusiaan.
                         Tumbangnya rezim komunisme di   Eropa  Timur     menambah   daftar   panjang
                         keunggulan demokrasi atas rezim- rezim politik lain, sehingga kini demokrasi dianut
                         oleh sebagian  besar negara di dunia ini. (Kurniawan, 2009)
                                 Pertanyaannya mengapa demokrasi memiliki keunggulan  dengan rezim-rezim
                         politik yang lain? Risalah singkatnya tentang   demokrasi, Robert Dhal mencatat
                         beberapa kelebihan demokrasi  dibandingkan dengan rezim politik yang lain, yaitu:  
                         1.  Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh  kaum otokrat
                             yang kejam dan licik, 
                         2.  Demokrasi menjamin  bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak diberikan
                             dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak  demokratis,  
                         3.  Demokrasi menjamin kebebasan pribadi  yang lebih luas sebagai warga negara
                             daripada alternatif lain  yang memungkinkan, 
                         4.  Demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka,
                         5.  Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan   kesempatan
                             sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk  menggunakan kebebasan menentukan
                             nasibnya sendiri, yaitu  untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri, 
                         6.  Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan   kesempatan
                             sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung  jawab moral, 
                         7.  Demokrasi membantu perkembangan  manusia lebih total daripada alternatif lain
                             yang memungkinkan,