LITERATURE
    Sukarna, 1981, Sistem Politik, Alumni, Bandung, 
    hlm. 83-87.
    Rob Hague, et al., 1998, Comparative 
    Government & Politics: An Introduction, 
    MacMillan Press Ltd., UK, hlm. 96.
    Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Hukum Tata 
    Negara, Jilid II, Konpress, Jakarta, hlm. 168-
    184. 
    B. Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti, 2000, 
    Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, 
    UAJY, Yogyakarta, hlm. 133-141.
     MENGAPA PEMILU 
     DIADAKAN?
     Bottom-Up Teori (Harrold & Miller):
       ◦ Teori ini menekankan pada bagaimana sebuah pemilu merupakan suatu 
         penerjemahan akuntabilitas pemerintah terhadap yang diperintah.
       ◦ Pemilu akhirnya menentukan siapa yang memerintah dan hasil Pemilu 
         berikutnya sangat tergantung pada bagaimana pemerintahan tsb 
         dijalankan. 
       ◦ In Short: Rakyat  Partai Politik (channeling communication upward 
         [menyalurkan komunikasi ke atas])  Pemilihan Umum  Pemerintah.
     Top-Down Teori (Ginsberg):
       ◦ Fokus utamanya adalah pada proses Pemilu sehingga dia berkesimpulan 
         bahwa: “competitive elections are, in reality, devices for expanding the 
         power of the elite over population” [Pemilu, pada kenyataannya, 
         merupakan cara untuk memperbesar kekuasaan para elite terhadap 
         rakyat].
       ◦ Penguasa  Partai Politik (mengurangi fungsi partisipasi rakyat dan 
         terbatas pada pemilu) Pemilihan Umum  memperkuat legitimasi 
         Penguasa.
  PENGERTIAN PEMILU
   Sukarna:
   Pemilu adalah suatu alat atau cara untuk 
   memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan 
   memperjuangkan kepentingan rakyat dan 
   bertanggung jawab atas hasil-hasilnya.
  PENGERTIAN PEMILU
   Rob Hague, et al.:
   An Election: a competition for office based on a 
   formal expression of preferences by a population. 
   These opinions are the combined into a collective 
   decision about which candidates have won 
   [Pemilihan Umum adalah sebuah kompetisi untuk 
   menduduki jabatan (politik) yang didasarkan pada 
   pernyataan pilihan secara formal oleh rakyat. 
   Pilihan-pilihan tersebut kemudian digabungkan 
   menjadi sebuah keputusan kolektif untuk 
   menentukan kandidate mana yang menang].
   PENGERTIAN PEMILU
     Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2012:
     Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
     dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
     dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
     Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 2012: (Pileg)
     Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota 
     Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
     Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
     kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
     Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
     1945.
     Pasal 1 angka 1 UU No.4 2 Tahun 2008 juncto UU No. 15 Tahun 
     2011: (Pilres)
     Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan umum 
     untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan 
     Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
     Negara Republik Indonesia Tahun 1945.